Ternyata Lulusan SD di Indonesia Lebih Banyak Bekerja daripada Sarjana
Medan – Berdasarkan laporan resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia terungkap bahwa lulusan SD lebih banyak yang bekerja daripada berpendidikan Diploma IV sampai Sarjana (S1, S2 dan S3). Data itu menunjukkan lulusan SD banyak bekerja pada sektor informal. “Pada November 2025, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 34,63%. Sementara itu, penduduk bekerja berpendidikan Diploma IV, S1, S2 dan S3 mencapai 10,81%” tulis laporan Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia November 2025, dikutip detikFinance Kamis (5/2/2026). Dalam laporan tersebut membandingkan data pada Agustus dan November 2025. Di mana penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), SD ke bawah, Diploma IV, S1, S2, S3 dan Diploma I-III mengalami penurunan. Nilainya masing-masing sebesar 0,19% poin; 0,12% poin; 0,03% poin dan 0,02% poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,19% poin dan 0,17% poin. Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja lebih banyak pada kegiatan informal yaitu sejumlah 85,35 juta orang atau 57,70%. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 62,57 juta orang atau 42,30%. Adapun penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar, serta buruh/karyawan/pegawai. Sedangkan status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal seperti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Pada November 2025, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 38,81%, berusaha sendiri 20,61%, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar 14,31%, pekerja keluarga/tidak dibayar 12,88%, pekerja bebas di nonpertanian 5,50%, serta pekerja bebas di pertanian 4,39%. Tercatat paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar yaitu sebesar 3,49%. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan 27,99%; perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor 18,67%; serta industri pengolahan 13,86%. “Dibandingkan Agustus 2025, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan jumlah penduduk bekerja terbanyak adalah Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (0,381 juta orang); Industri Pengolahan (0,196 juta orang); serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (0,168 juta orang),” jelasnya.
Pemkab Kayong Utara Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat, Wujudkan Pendidikan Inklusif untuk Masyarakat Miskin
PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menunjukkan komitmennya dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Adapun salah satu langkah nyata adalah berkomitmen penuh mendukung adanya pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui pendidikan informal yang partisipatif, inklusif, serta berbasis kearifan lokal. Hal tersebut diungkapkan, Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari di dampingi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3APMD), Andri Candra saat melakukan koordinasi ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Senin (19/01). “Dalam kesempatan ini kami menyerahkan proposal usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang sudah beberapa kali mengalami perbaikan berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalbar yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Amru. Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari hadir langsung menunjukan komitmen penuh Pemda Kayong Utara dalam pembangunan sekolah rakyat serta memastikan proposal yang di sampaikan benar telah sesuai dengan apa yang di syaratkan oleh Kementrian Sosial RI melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat seperti dukungan Pemda yang tertuang dalam Administrasi surat dukungan kesiapan lahan yang clean n clear serta sarana prasarana penunjang lainnya. Menurutnya pembangunan Sekolah Rakyat akan terealisasi pada tahap ke 3 tahun 2026-2027. Sementara Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3APMD), Andri Candra menyampaikan banyak hal mulai dikoordinasikan berkaitan masalah penanganan orang terlantar (OT) dan bantuan untuk bencana baik dari Kementrian Sosial RI dan Pemerintah Provinsi yang di sampaikan ke Daerah melalui Pemerintah Provinsi. “Kami tentunya terbantukan sekali selama ini Pemerintah Provinsi sudah maksimal dalam memberikan bantuan ke Pemda Kabupaten Kayong Utara, kami sangat berterima kasih sekali dan berharap di tahun 2026 ini juga akan sama bantuan (Baperstock) yang akan kami terima,” ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Kadis Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Raminuddin menyampaikan program ini akan dilaksanakan secara bertahap di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan tujuan memutus rantai kemiskinan dan mencetak generasi penerus yang unggul. “Hasil audiensi ini akan disampaikan kepada Menteri Sosial RI. Semoga program ini menjadi harapan baru dalam memberikan pendidikan gratis bagi keluarga prasejahtera di Indonesia,” ujarnya
